Home / Bisnis / KPU Sumut Periksa Ijasah SMA, Mantan Bawaslu RI: Itu Salah!
KPU IT

KPU Sumut Periksa Ijasah SMA, Mantan Bawaslu RI: Itu Salah!

KPU IT

Perlahan terungkap bukti perihal ijasah SMA menjadi acuan KPU Sumatera Utara untuk memeriksa berkas para pasangan calon. Bahkan, Mantan Ketua Bawaslu RI Bambang Eka Cahya Widodo berpendapat apa yang dilakukan oleh KPU Sumatera Utara salah dilakukan.

“Di sini sangat penting dalam pendidikan, di mana kata-kata ijasah pendidikan terakhir itu penting. Pasalnya, ijasah terakhir adalah ijasah paling tinggi yang diajukan calon bukan ijasah SMA. Bagi saya, KPU Sumatera Utara telah salah dalam mengambil keputusan,” tegasnya di Bawaslu, Medan, Sumatera Utara.

Pria yang menjabat Ketua Bawaslu RI dari tahun 2008 hingga 2012 ini mengutarakan dengan kata-kata minimal maka yang diperlukan adalah ijasah paling tinggi sementara PKPU nomor 3 tahun 2017 ayat 1 huruf p menghilangkan kata2 penting yakni soal ijasah terakhir.

“Menurut hemat saya, hilangnya kata-kata PKPU telah mengubah makna pasal 45 UU nomor 10 tahun 2016. Terlebih, dari segi hukum PKPU lebih rendah dari Undang-Undang, aturan di PKPU harus segera diperbaiki,” bebernya.

Baginya, jika persoalan ini dibiarkan maka akan membuat bias buat mereka yang akan maju menjadi kepala daerah.

“Ini bisa membuat masyarakat jadi ambigu, apalagi jika KPU Sumatera Utara melihat sebatas ijasah SMA dan ini bisa membuat masyarakat beranggapan bahwa menjadi kepala daerah cukup ijasah SMA maka ini sangat berbahaya,” urainya lagi.

Tak itu saja, dirinya melihat KPU Sumatera Utara sangat tergesa-gesa dalam menentukan penelitian. Terlebih, fotocopy ijasah menjadi acuan utama dalam pemeriksaan.

“Menurut saya jika menemukan kesulitan ijasah yang dilegalisir, maka KPU Sumatera Utara harus melihat ijasah asli karena itu adalah jawaban paling tepat,” bebernya.

Berdasarkan pengalaman selama menjabat sebagai Ketua Bawaslu, maka harus melakukan verifikasi seperti di pemilihan legislatif di 2008.

“Dalam pemilihan legislatif di 2008, kita menemukan ijasah yang menimbulkan keraguan dan itu bisa diverifikasi dengan menunjukkan ijasah asli dan dianggap cukup karena ijasah asli masih ada,” tukasnya. [iST]