Home / Bisnis / Kementerian Pariwisata Tingkatkan Tim Crisis Center Sesuai Standar UNWTO
Crisis Centre

Kementerian Pariwisata Tingkatkan Tim Crisis Center Sesuai Standar UNWTO

Crisis Centre

Bencana alam dan berbagai insiden lainnya di Indonesia ditanggapi serius oleh Kementerian Pariwisata. Melalui Biro Komunikas Publik dengan mengeluarkan beberapa program salah satunya yang mengelola Manajemen Krisis Kepariwisataan atau dengan istilah lain Tim Crisis Center.

Seperti diketahui, Kementerian Pariwisata bulan Oktober 2017 mengeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata RI Nomor KM.87/OT.001/MP/2017 tentang Tim Pengelolaan Krisis Kepariwisataan. Hal ini menjadi salah satu aspek yang diprioritaskan oleh Kementerian Pariwisata untuk meningkatkan Crisis Center yang sudah ada sesuai standar UNWTO.

“Segala situasi yang bisa menekan kepariwisataan kita, harus diantisipasi dengan cermat. Tetap kita memperbaiki terus ya, improvement, kita menggunakan syarat UNWTO, jadi bagaimana menangani krisis itu,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Kepala Biro Komunikasi Publik (Komblik) Guntur Sakti juga mengamini ucapan Menpar Arief, menurutnya, erupsi Gunung Agung jadi alasan Kemenpar membuat aturan baru supaya Crisis Center bekerja lebih fokus.

“Dieranya pak (Menpar) Arief Yahya, manajemen pariwisata ini harus dikelola langsung oleh Biro Komunikas Publik. Kami bekerja semaksimal mungkin, kalo perlu 24 jam untuk memantau isu bencana atau insiden yang ada di Indonesia,” ujar Guntur Sakti saat saat acara Silaturahmi Biro Komunikas Publik dan Forum Wartawan Pariwisata di Jakarta.

Lebih lanjut, Guntur yang genap 4 Bulan menjabat sebagai Kepala Biro Komblik Kemenpar itu juga menuturkan, alur program manajemen krisis kepariwisataan sehingga bisa sampai kepada para awak media. Sehingga berita yang disampaikan terkait bencana atau dampak dari insiden diberbagai daerah tidak simpang siur, akurat dan bukan hoax.

“Saat terjadi bencana atau Insiden, kami selalu melakukan pemantauan, pelaporan serta memberikan layanan informasi yang baik kepada rekan-rekan wartawan. Setelah itu melakukan koordinasi terhadap stakeholder didaerah yang paling terkena dampak ekosistem disektor pariwisatanya. Contohnya saat bom Surabaya. Saat bom terjadi, walikota langsung menutup festival rujak uleg, dan promosi otomatis turun,” ujar Guntur.

Guntur juga mengatakan, selama ini banyak kejadian atau peristiwa yang terjadi berpotensi “menekan” ekosistem pariwisata di Tanah Air seperti bencana, kecelakaan, wabah, stabilitas politik, dan berbagai hal yang menurunkan kondusifitas berwisata. Melihat hal tersebut Kemenpar akan memperhatiakan 10 destinasi crisis yang diberi perhatian lebih. Dikarenakan berbagai alasan salah satunya pendulang wisatawan mancanegara.

“Tahun ini Indonesia menjadi host event penyelenggaraan dua even dunia yang pertama Asian Games 2018 dan IMF World Bank di Bali. Untuk itu ada beberapa daerah yang mendapat perhatian lebih atau dengan kata lain yang berpotensi adanya bencana, kecelakaan, wabah, stabilitas politik. Namun program tersebut akan diputuskan dan diumumkan dalam waktu dekat,” katanya.

Mantan Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau itu mengataka, ke 10 destinasi tersebut diantaranya Kepulauan Riau yang mewakili di sisi Barat. Selain itu Kepri menjadi salah satu kantong penyumbang wisman ke Indonesia melalui crossborder. Lalu ada Sumatera Selatan, Palembang dipilih karena menjadi salah satu tuan rumah Asian Games 2018.

Lalu ada Bali yang menjadi destinasi favorit wisman dan Labuan Bajo masuk menjadi destinasi prioritas pariwisata. Di sisi Timur ada Maluku Papua. Di sisi tengah ada Joglosemar yang memiliki potensi bencananya erupsi gunung dan banjir. Serta Jawa Timur, di sana banyak destinasi andalan seperti Bromo dan Banyuwangi yang dipersiapakan untuk destinasi saat IMF Wolrd Bank. Lalu Ibukota DKI Jakarta yang menjadi role model kestabilan ekosistem di Indonesia.

Komblik Kemenpar sendiri, lanjut Guntur, memiliki Top 3 program yaitu Manajemen Krisis Kepariwisataan, Pelayanan Informasi Publik, dan Publikasi-Pengelolaan Media. Dalam struktur organisasi Biro Komblik disebutkan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan informasi publik, publikasi dan pengelolaan media mancanegara, publikasi dan pengelolaan media nusantara, serta pengelolaan manajemen krisis kepariwisataan di lingkungan Kementerian.

Biro Komblik mempunyai 4 bagian yakni; Bagian Publikasi Nusantara dan Pengelolaan Media, Bagian Informasi Publik, Bagian Manajemen Krisis Kepariwisataan, dan Bagian Publikasi Mancanegara. Disetiap bagian diisi oleh Kabag Publikasi Nusantara & Pengelolaan Media Katijah, Kabag Manajemen Krisis Kepariwisataan Dessy Ruhati, Kabag Informasi Publik Djoko Waluyo, dan Kabag Publikasi Mancanegara Dadam Mahdar

“Seluruh personil yang ada di Biro Komblik saat ini sekitar 50 orang. Semua bekerja dengan mengedepankan budaya kerja yang dicanangkan oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya; Win Way; Solid, Speed, dan Smart (3S),” pungkas Guntur Sakti. [iST]